kesenjangan pembangunan di wilayah purwokerto

TUGAS TERSTRUKTUR

KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH DI PURWOKERTO

MEMENUHI SALAH SATU TUGAS TERSTRUKTUR

TEORI PEMBANGUNAN

 

Disusun Oleh :

Anita Alawiyah                      : F1B008055

Diaz Eka Nugraheni               : F1B008092

      Marya Ulfah                           : F1B008104       

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

PURWOKERTO

2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Ada beberapa definisi pembangunan menurut para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya peren­canaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.  Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pemba­ngunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan per­ubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasas­mita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Siapapun akan mengakui bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang rumit karena sifatnya yang multifaset dan multidimensional. Karakteristik demikian merupakan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya bidang-bidang yang menjadi “objek” pembangunan termasuk bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan administrasi pemerintahan negara.

Konsepsi pembangunan sejalan dengan kajian terhadapnya maupun implementasi diberbagai wilayah dikemukakan berbagai kelemahan. Kelemahan tersebut muncul seiring ditemukannya fenomena yang khas, antara lain kesenjangan, kemiskinan, pengelolaan public good yang tidak tepat, lemahnya mekanisme kelembagaan dan sistem politik yang kurang berkeadilan. kelemahan-kelemahan itulah yang menjadi penyebab hambatan terhadap gerakan maupun aliran penduduk, barang dan jasa, prestasi, dan keuntungan (benefit) dan kerugian (cost) di dalamnya. Seluruh sumberdaya ekonomi dan non-ekonomi menjadi terdistorsi alirannya sehingga divergence menjadi makin parah. Akibatnya, hasil pembangunan menjadi mudah diketemukan antar wilayah, sektor, kelompok masyarakat, maupun pelaku ekonomi.

Paradigma baru pembangunan yang lebih menitikberatkan kepada pemerataan dan peran serta aktif masyarakat dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan Undang-undang yang baru ini maka pembangunan akan lebih menitikberatkan kepada aspek desentralisasi. Dalam hubungannya dengan desentralisasi tersebut otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat lokal. Secara harfiah otonomi daerah berarti hak wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi fisik atau lokalisasi kota menggambarkan tentang bentuk fisik kota.
Dengan informasi mengenai kondisi fisik atau lokalisasi kota dapat membantu dalam mengidentifikasikan keunggulan dan kelemahan kota dalam rangka pembangunan. Begitu pula dalam pembangunan Kota Purwokerto sebagai kota investasi. Informasi kondisi fisik atau lokalisasi kota Purwokerto tentunya sangat membantu dalam menentukan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan arah pembangunan kota Purwokerto sebagai kota investasi.

Purwokerto cukup berada pada lokasi yang strategis di bagian Jawa Tengah. Posisi Kabupaten Banyumas itu sebagai sentral, karena Kota Purwokerto merupakan ibu kota Banyumas dan Eks Karesidenan Banyumas (Cilacap, Purbalingga, Banjar Negara dan Banyumas) ibu kotanya di Purwokerto. Disamping itu, wilayah-wilayah sekitar, seperti Bumiayu, Ciamis, Kebumen, kebanyakan masyarakatnya, untuk pelayanan kesehatan ataupun cari kebutuhan hidup, baik yang berkaitan dengan dagang, kesehatan, pendidikan, lainnya, kesini, sehingga Purwokerto sangat potensial untuk dikembangkan lebih maju.

Kalau dilihat dari sejarahnya, Purwokerto asalnya berstatus Kota Administratif (Kotif), di mana Kotif lainnya di Indonesia sudah menyandang status Kota dengan  otonomi tersendiri. Kalau Purwokerto berhasil menjadi Kota, minimal ada 4 Kecamatan yang tergabung:

1. Purwokerto Barat

2. Purwokerto Timur

3. Purwokerto Utara

4. Purwokerto Selatan

Walaupun Purwokerto menjadi daerah yang sedang berkembang pembangunannya namun tidak semua wilayah mendapatkan pemerataan pembangunan. Sebagai contoh Purwokerto Timur dan Utara yang berkembang lebih pesat daripada Purwokerto bagian Barat dan Selatan. Purwokerto bagian Utara dan Timur yang lebih mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah setempat dalam bidang pembangunan infrastruktur, transportasi, maupun tata kota.

Inilah yang menjadi pembahasan utama penelitian ini, yakni kesenjangan pembangunan di wilayah Purwokerto Utara, Timur, Barat, dan Selatan.

1.2  Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan masalah

a.       Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan pembangunan di Purwokerto Utara, Timur, Barat dan Selatan.

b.      Akibat kesenjangan pembangunan bagi masyarakat Purwokerto.

1.3  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh kesenjangan pembangunan suatu daerah terhadap kondisi sosial masyarakat.

1.4  Manfaat Penelitian

1.       Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan wawasan baru terhadap perkembangan ilmu sosial pada umumnya serta Ilmu Administrasi Negara pada khususnya tentang pembangunan daerah.

2.       Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka meningkatkan pembangunan di tingkat daerah.

BAB II

HASIL REPORTASE

A.    Lokasi Reportase :

Reportase dilakukan di empat lokasi, yakni di Jl. H.R Boenyamin, Jl. Jendral Soedirman, Jl. Martadireja, dan daerah Teluk.

B.     Waktu Pelaksanaan :

Rabu, 22 Desember 2010

Pukul : 09.00-12.00

C.     Narasumber :

-          Bapak Agus selaku tukang becak Jl.H.R Boenyamin.

-          Ibu Dewi dan Bpk. Joko selaku pedagang kaki lima Jl.Jenderal Soedirman.

-          Bapak Sutarno dan Bpk.Dikin selaku sopir angkot kawasan Martadireja- Duku Waluh

-          Ibu Sri selaku ketua RT 02, Perumnas Teluk.

D.    Pertanyaan Wawancara yang diajukan :

1.      Apakah Bapak/Ibu sebagai penduduk asli Purwokerto ?

2.      Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di Purwokerto ?

3.      Sudah berapa lama Bapak/Ibu menggeluti profesi yang sekarang ?

4.    Dilihat dari profesi Bapak/Ibu sekarang, bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai infrastruktur kota ini (Purwokerto) yang mencakup jalan, jembatan, maupun fasilitas umum ?

5.    Menurut Bapak/Ibu Apakah pemerintah sudah memberikan perhatian yang baik terhadap pembangunan infrastruktur kota ini ?

6.    Sebagai warga Purwokerto, apa harapan Bapak/Ibu terhadap kualitas pembangunan infrastruktur di kota ini?

7.    Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu tentang transportasi di kawasan ini?

8.    Apakah transportasi di kawasan ini telah mendukung aktifitas Bapak/Ibu?

9.      Dilihat dari kaca mata Bapak/Ibu, bagaimana tata kota di kawasan ini sekarang ?

10.  Apakah Bapak/Ibu melihat adanya kesenjangan pembangunan di tiap wilayah ?

11.  Bagaimana pendapat Bapak/Ibu untuk melihat pembangunan Purwokerto dikemudian hari ?

E.     Jawaban Wawancara

A.     Bpk. Agus, narasumber di wilayah Purwokerto Utara (Jl. H.R Boenyamin)

Bapak Agus yang merupakan penduduk asli Purwokerto berprofesi sebagai tukang becak selama hampir sepuluh tahun berkomentar mengenai infrastruktur Purwokerto Utara. Beliau berpendapat bahwa Purwokerto Utara berkembang pesat baik itu jalan yang sudah diperlebar dan banyaknya pertokoan sebagai investasi perekonomian Purwokerto sendiri. Sebagai contoh, banyaknya toko baju, rumah makan, serta mini market. Beliau berpendapat bahwa pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup baik terhadap infrstruktur di kawasan ini dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan mahasiswa sehingga mendorong para investor untuk menginvestasikan modalnya untuk membuat suatu usaha yang memantu perkembangan perekonomian Purwokerto. Namun beliau tetap berharap pemerintah daerah untuk lebih mengontrol kawasan ini agar menjadi kawasan pendidikan yang baik. Namun Beliau sangat menyayangkan minimnya pengguna transportasi umum di kawasan ini karena begitu sedikitnya masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Mereka lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Inilah yang menyebabkan pendapatan beliau kurang.

Selama sepuluh tahun Beliau menggeluti profesi sebagai tukang becak, beliau melihat banyaknya perbedaan bangunan maupun tata kota di Jl.H.R Boenyamin. Selain jalan yang lebih lebar, sistem penerangan juga menjadi lebih baik. Beliau cukup puas dengan perkembangan pembangunan di Purwokerto bagian Utara.

B.     Ibu Dewi dan Bapak Joko

Ibu Dewi dan bapak Joko selaku pendatang dari Tegal yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di kawasan Jl. Jenderal Soedirman, Purwokerto Timur sudah hampir empat tahun tinggal di Purwokerto. Sebagai pendatang, mereka berpendapat bahwa fasilitas umum di kawasan ini mudah di dapatkan. Hal ini dikarenakan di kawasan ini merupakan pusat Kota Purwokerto sehingga pemerintah lebih memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan di kawasan ini. Mereka berpendapat bahwa transportasi di kawasan ini sangat mudah di jangkau, baik angkutan umum, taksi, maupun becak. Mereka melihat transportasi umum di kawasan banyak di akses oleh masyarakat umum karena mudah dijangkau.

Sebagai pedagang kaki lima, mereka mengaku resah jika terjadi penertiban pedagang kaki lima di kawasan ini. Mereka berharap pemerintah memberikan kawasan tersendiri untuk berdagang. Mereka juga melihat kawasan ini lebih ramai dan tertata daripada wilayah Purwokerto yang lainnya.

C.     Bapak Sutarno dan Bapak Dikin

Bapak Sutarno dan Bapak Dikin berprofesi sebagai sopir angkot jurusan D1 (Purwoerto Barat) mengemukakan pendapat bahwa di kawasan ini lebih didominasi oleh perbengkelan. Beliau mengatakan kemungkinan hal itu dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan mahasiswa UMP (Universitas Muhamadiyah Purwokerto) yang banyak memiliki kendaraan pribadi. Mereka mengaku bahwa transportasi umum di kawasan ini lebih sedikit dibandingkan di wilayah Purwokerto Timur maupun Utara. Mereka menganggap pemerintah daerah kurang tanggap terhadap perbaikan infrastruktur jalan di kawasan ini. Hal ini dikarenakan masih banyaknya jalanan yang rusak dan berlubang. Mereka berharap pemerintah daerah peduli terhadap perbaikan jalanan di kawasan ini. Mereka merasa adanya kesenjangan pembangunan di kawasan ini dengan kawasan Purwokerto yang lain. Inilah yang menyebabkan pendapatan mereka kurang memuaskan.

D.    Ibu Sri

Selaku ketua RT perumahan Teluk, Purwokerto Selatan yang beprofesi sebagai ibu rumah tangga dan memiliki warung kecil di depan rumahnya berpendapat bahwa di luar perumahan lebih banyak menggunakan transpotasi umum dibanding di dalam perumahan yang sebagian besar sudah memiliki kendaraan pribadi. Sebagai pemilik warung, beliau mengaku sulit untuk mendapatkan stok belanjaan. Beliau harus menunggu agen atau sales dari tiap pabrik untuk menstok barang dagangan yang berupa kebutuhan sehari-hari. Beliau enggan untuk belanja langsung ke pusat kota (Purwokerto Timur) disebabkan minimnya transportasi umum. Walaupun sudah terdapat terminal namun akses menuju terminalnya cukup jauh. Beliau berharap agar pemerintah memperbaiki infrastruktur jalanan yang sudah semakin rusak sejak adanya pembangunan terminal baru.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Kesenjangan Pembangunan Antarkawasan Purwokerto

                       

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

 Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah ber­kembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pen­dahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelan­jutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me­menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehi­dupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Isu keadilan dalam pembangunan kewilayahan, selalu menjadi perbincangan hangat, terutama terkait dengan masalah “kesenjangan wilayah” (regional imbalances).Sampai saat ini isu kesenjangan wilayah terpusat kepada kesenjangan antara desa dan kota. Banyak pakar yang percaya bahwa kesenjangan wilayah merupakan harga wajar yang harus dibayar dalam proses pembangunan. Sederhana saja alasannya, yakni ada keterkaitan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain sebagai sebuah sistem. Dengan kata lain ada proses interaksi dan interdependensi antar subsistem.

Renstra pengembangan wilayah Kota Purwokerto sebagai pusat kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, diarahkan ke bagian selatan hingga perbatasan Kabupaten Cilacap yang berjarak ± 50 km. Sedangkan ke utara hanya ± 10 km sampai ujung kawasan hutan wisata Baturraden di lereng Gunung Slamet. Sehingga untuk merealisasikan program pengembangan wilayah Kota Purwokerto ke selatan, perlu dilakukan pembenahan, perbaikan dan penataan di berbagai sektor atau lokasi.

Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000):

1.   Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.

2.   Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

3.   Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

                 Berikut merupakan faktor-fakor penyebab kesenjangan pembangunan antarwilayah di Purwokerto :

1.      Kondisi Ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

2.      Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.

3.      Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri besar, kostruksi, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun ketersediaannya lebih banyak di per-kotaan daripada di pedesaan yang didomi-nasi oleh sektor primer, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan.

4.      Kebijakan Pusat

Pembangunan kewilayahan terkait erat dengan sistem ekonomi-politik sebuah negara. Hal ini juga disepakati oleh Hill (1996), bahwa dengan kebijakan pusat akan terjadi sebuah keputusan untuk mengembangkan wilayah mana saja, dan akan “mengorbankan” wilayah yang lain. Pada masa Orde Baru untuk mengembangkan sebuah wilayah dianut konsep kutub pertumbuhan. Konsep ini menurut Douglass (1998) dilakukan dengan jalan mengalokasikan investasi yang tinggi di sektor industri di pusat kota yang besar. Harapannya, pertumbuhan ekonominya dapat menyebar dan membangkitkan pembangunan wilayah di sekitarnya (spread effect dan trickle down effect). Asumsinya, barang-barang yang dihasilkan diekspor ke luar dan pusat-pusat metropolitan untuk menjadi “mesin pembangunan” (engine of development).

3.2 Akibat Kesenjangan Pembangunan bagi Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat Purwokerto

                        Kesenjangan pembangunan di tiap wilayah di Purwokerto menimbulkan beberapa akibat yang terkait dengan kehidupan sosial ekonomi di masyarakat Purwokerto itu sendiri. Berikut merupakan beberapa akibat yang dapat ditimbulkan :

1.      Munculnya tingkat kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multi-dimensional. SEMERU, misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri (Suharto et.al.,2004:7-8)

a.       Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)

b.      Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)

c.       Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)

d.      Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal

e.       Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam

f.       Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat

g.      Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencahariaan yang berkesinambungan

h.      Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental

i.        Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil).

2.      Penelantaran Sumber Daya Lokal

Terganggunya sistem hubungan desa-kota mengakibatkan penelantaran sumberdaya lokal. Hal ini bisa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri, seperti masalah rawan pangan di daerah-daerah. Status rawan pangan tersebut bukan karena tidak adanya pangan tetapi lebih karena pangannya tergantung dari pihak lain. Jika kita menilik angka impor pangan dari tahun ketahun selalu melonjak akibat dari pertambahan penduduk, semakin rendahnya produktifitas lahan pertanian serta menurunnya minat petani untuk berproduksi akibat tidak adanya kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan petani penghasil pangan.

3. Kesenjangan Persepsi dan Krisis Orientasi Pembangunan

Ketimpangan atau kesenjangan dari hasil pembangunan itu sendiri menyodorkan kesenjangan persepsi dan krisis orientasi pembangunan. Artinya, yang kaya semaklin kaya, dan yang tidak berdaya semakin tidak berdaya, padahal makna yang disodorkan oleh jargon pembangunan, baik secara subyektivitasnya maupun obyektivitasnya, secara niscaya tetap adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Dan secara dasariah, keniscayaan mengeliminir gejolak-gejolak dan kekerasan-kekerasan, nyata-nyata diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan, namun fakta sosialnya, senantiasa kekerasan atau pembuldozeran oleh kepentingan-kepentingan sistem kekuasaan dan konglomerat.

4. Adanya keresahan dan ketidakpuasan rakyat, pertama-tama dan terutama lapisan bawah, karena senantiasa menjadi tumbah pembangunan selama ini. Memang, sebagiamana dikemukakan Arief Budiman, bagi rakyat kecil, seringkali pembangunan memiliki arti lain.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan demikian, pembangunan adalah merupakan permasalahan moral, karenanya nilai-nilai dalam pembangunan sangat erat hubungannya dengan struktur masyarakatnya. Artinya, perbedaan moralitas masyarakat dengan pemerintah tatkala bersentuhan memang tidak menutup kemungkinan adanya gesekan atau benturan nilai-nilai atas cara pandang mengenai pentingnya pembangunan. Namun, persoalan cara pandang itu, secara niscaya berakibat pada frustasi bahkan kalau hal seperti ini larut tidak menemukan jalan pemecahannya akan mengakibatkan adanya rasa asosial. Akibat rasa asosial itulah disorganisasi masyarakat/sosial dapat terjadi bila memang masing-masing tidak adanya kesepahaman untuk memecahkan persoalan lingkungan (pembangunan perkotaan) secara bersama-sama.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesenjangan pembangunan yang tterjadi pada wilayah-wilayah yang sektor-sektor non pertanian atau bisa dikatakan sektor modern seperti jasa, bangunan, angkutan dan komunikasi keuangan dan perdagangan memberikan kontribusi dan meningkat lebih besar dibanding pertanian. Sementara wilayah yang masih memiliki sektor pertanian sebagai sektor utama dan memberikan kontribusi terbesar memiliki kesenjangan yang relatif kecil. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan model Lewis yang menyatakan bahwa kesenjangan dalam sektor modern yang tengah mengalami pertumbuhan pesat itu sendiri jauh lebih besar daripada yang terkandung dalam sektor tradisional yang relatif stagnan dan konstan.

DAFTAR PUSTAKA

http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/ (Diakses 22 Desember 2010)

http://info-purwokerto-jateng.blogspot.com/2010/07/pengembangan-wilayah-kota-purwokerto.html (Diakses 22 Desember 2010)

http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/222/218 (Diakses 22 Desember 2010)

http://eprints.ums.ac.id/1300/1/FG_2_02_des_6.pdf (Diakses 22 Desember 2010)

http://www.damandiri.or.id/file/sulistionoipbbab1.pdf  (Diakses 22 Desember 2010)

Prof.Dr.P.Siagian.Sondang,M.P.A.Administrasi Pembangunan.2005.Jakarta:PT.Bumi Aksara

Eko, Sutoro.Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat.2004.Yogyakarta:APMD Press.

Suharto,Edi. Membangun Masyarakat Membedayakan Rakyat.2005.Bandung: PT.Refika Aditama